Surabaya | klikku.net – BPJS Kesehatan memastikan penerapan Transformasi Digital dan Mutu Layanan, menjadi kunci perubahan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya Hernina Agustin Arifin, saat kegiatan Cangkruk Bareng Media, di Dyandra Conventions Center, Surabaya, Selasa (26/9).
Menurutnya, fungsi primer transformasi digital merupakan peran vital kemajuan program bagi peserta JKN maupun Fasiltas Kesehatan (Faskes) selaku mitra kerja.
“Selain itu, kesinambungan antara digitalisasi layanan bersama transformasi mutu layanan, adalah langkah wajib yang saat ini terus digencarkan,” ujarnya.
”Selaku badan penyelenggara, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya akan terus memaksimalkan program transformasi digital dan transformasi mutu layanan terhadap faskes. Serta pelayanan mutu yang diperjanjikan untuk bersama sama memberikan pelayanan cepat, mudah dan setara,” tambahnya.
Hernina menambahkan, fokus BPJS Kesehatan dalam implementasi tahapan transformasi digital rumah sakit, diantaranya antrean online, bridging V-Claim, Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Elektronik, fingerprint untuk mengakses riwayat kesehatan, dan lain sebagainya.
Dia mencontohkan terkait sistem rujukan berjenjang. Jika dulu masih menggunakan cara manual berupa surat rujukan.
“Kini sistem rujukan dari faskes tingkat pertama (FKTP) menuju tingkat lanjutan, akan tercantum secara digital dalam elektronik Surat Egibilitas Peserta (e-SEP). Jadi sudah tidak perlu bawa surat manual,” ungkapnya.
”Memang akan ada tantangan yang dihadapi. Namun, kita harus selalu mengoptimalkan mutu layanan fasilitas kesehatan untuk peserta JKN. Tentunya butuh dukungan yang konsisten dari faskes pertama dan rumah sakit untuk menerapkannya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPJS Watch Jawa Timur Arief Supriyono menyampaikan, ini adalah saat yang tepat bagi BPJS Kesehatan untuk fokus pada peningkatan mutu layanan.
“Apalagi dalam tiga tahun terakhir ini, BPJS Kesehatan mencatatkan kondisi finansial yang baik. Selain itu, pemerintah juga sedang bersiap mengganti layanan kelas, menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dengan tujuan memberikan layanan kesehatan secara merata tanpa melihat besaran iuran,” pungkasnya.
