Malang | klikku.id – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen kementeriannya menggandeng perguruan tinggi untuk merumuskan kebijakan lingkungan berbasis kajian ilmiah.
Hal itu disampaikan Hanif saat memberi pengarahan di hadapan mahasiswa pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, kebijakan lingkungan tidak bisa hanya lahir dari pertimbangan politik atau ekonomi semata, melainkan harus ditopang riset dan kajian akademis yang kuat.
“Instrumen kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup hampir 90 persen lahir dari scientific authority. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi adalah keharusan,” tegas Hanif.
Ia mencontohkan, mulai dari penyusunan regulasi, sistem pengawasan, hingga mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan, seluruhnya membutuhkan dasar ilmiah.
“Dengan kajian akademik, kami bisa memastikan mekanisme yang ditempuh tidak merusak kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Hanif juga menekankan peran penting lulusan pascasarjana dalam pengambilan keputusan di daerah.
Mereka diharapkan mampu memberi masukan berbasis keilmuan kepada gubernur, bupati, atau wali kota ketika menentukan persetujuan lingkungan bagi suatu proyek.
Sementara itu, Rektor UB Prof. Widodo menyambut baik komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa lulusan pascasarjana harus menjadi motor pengembangan ilmu dan teknologi ramah lingkungan.
“Kalau tidak dimulai sekarang, akan sulit ke depannya. Kami di UB berkomitmen memperkuat kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ujar Widodo.
Hanif menutup arahannya dengan pesan agar mahasiswa tidak hanya berpikir di ruang kelas, tetapi juga berani turun ke lapangan membantu pemerintah mewujudkan sistem pengelolaan energi dan teknologi yang lebih hijau. R3d
