Surabaya | klikku.id – Pascabentrok dua kelompok massa di Jalan Embong Malang, Minggu (24/8) dini hari, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya langsung mengeluarkan pernyataan sikap.
Deklarasi itu digelar di Kantor Diskominfo Surabaya, Senin (25/8/2025), difasilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Hoslih Abdullah, Ketua FPK Surabaya, menegaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi lintas tokoh untuk mempercepat penyelesaian konflik.
“Karena ini sudah masuk ranah hukum, ditangani aparat. Tapi karena ada penyebutan suku, kami berupaya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh sesepuh agar cepat selesai dengan baik,” ujarnya.
Meski begitu, Hoslih menegaskan deklarasi FPK bukan reaksi spontan akibat bentrokan kemarin. “Ini memang sudah program lama. Kebetulan waktunya bertepatan, jadi bisa dilaksanakan hari ini,” tambahnya.
Dalam deklarasi itu, hadir perwakilan 21 suku yang tergabung di FPK, mulai dari Manggarai, Sumba, Bima, Rote, Jawa, Bali, Madura, dan lainnya. Mereka sepakat menjaga Surabaya tetap aman dan rukun.
Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, menegaskan komunikasi Pemkot dengan FPK akan diperkuat.
“Isu-isu di tiap komunitas suku akan kita dengarkan. Mulai dari lapangan kerja, sosial ekonomi, hingga kehidupan sehari-hari. Gesekan kecil bisa saja terjadi, tapi tugas kita mengantisipasi agar tidak membesar,” paparnya.
Adapun isi pernyataan sikap FPK Surabaya memuat lima poin penting. Diantaranya menjadikan Surabaya rumah bersama, meneguhkan semangat kebhinekaan, menguatkan dialog dan gotong royong, mendorong peran aktif semua pihak dalam menjaga toleransi, serta mengajak seluruh warga merawat Surabaya sebagai kota yang aman, sejahtera, dan membanggakan.
Deklarasi ini sekaligus menegaskan bahwa bentrokan di Embong Malang hanyalah insiden kecil yang tidak boleh memecah kerukunan warga Surabaya yang dikenal majemuk. R3d
