SURABAYA | klikku.id – Kebijakan pemerintah yang membuka peluang pelaksanaan umrah mandiri, mulai menuai respons dari pelaku industri perjalanan ibadah.
Direktur Utama Chatour Travel, H. Khusaini Basir mengingatkan masyarakat, agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Sebelum memahami sepenuhnya mekanisme dan risiko, di balik konsep baru tersebut.
“Ini kan ada aturan baru dari pemerintah, untuk melegalkan umrah mandiri. Banyak pengusaha travel yang kini menimbang kembali risiko dan tanggung jawabnya, dalam melayani jamaah,” ujarnya saat ditemui di Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Khusaini menyebut, Chatour Travel telah berdiskusi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Jatim, Asyadul Anam, untuk memahami arah kebijakan ini.
“Kami sudah ngobrol dengan Pak Asyadul Anam. Beliau menegaskan, umrah mandiri bukan berarti bebas tanpa regulasi. Harus ada aturan turunan, yang memastikan keamanan dan keselamatan jamaah,” tuturnya.
Menurutnya, tujuan utama pemerintah tetap menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah Indonesia. Namun, ia menilai, pelaksanaan umrah mandiri tanpa pendampingan biro berisiko tinggi.
“Kalau mereka berangkat tanpa bimbingan, lalu ada kendala di Tanah Suci, siapa yang tanggung jawab? Negara juga bisa terbebani,” tegasnya.
Khusaini menjelaskan, umrah mandiri berbeda jauh dengan umrah melalui biro perjalanan resmi.
“Kalau berangkat sendiri, jamaah harus siap menghadapi bahasa dan budaya asing. Travel itu hadir untuk memastikan semua kebutuhan, seperti akomodasi, transportasi & pendamping ibadah, terpenuhi,” paparnya.
Ia menambahkan, kalau jamaah sakit atau tersesat, pihak travel yang akan turun tangan. “Jadi kalau mau mandiri, pikirkan dulu matang-matang. Sanggup atau tidak, mengurus semuanya sendiri di Mekkah dan Madinah?” tuturnya.
Selain itu, Chatour Travel terus memperluas jaringan layanan kemitraan. Hingga 2025, perusahaan memiliki lebih dari 400 agen resmi di seluruh Indonesia. Serta melayani 14.000–16.000 jamaah tiap musim.
“Kami juga punya program BUMN, Berangkat Umrah Metode Nyicil, agar lebih banyak masyarakat bisa berangkat,” ujar Khusaini.
“Sejak Februari 2025, Chatour telah mengantongi izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan lebih dari 400 pendaftar hingga Oktober ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Asyadul Anam dari Kemenag Jatim, menegaskan pentingnya sinergi seluruh pelaku penyelenggaraan ibadah agar kebijakan umrah mandiri berjalan akuntabel.
“Program ini harus kita topang bersama agar berkelanjutan. Agen boleh bermitra, tapi harus ada kepercayaan dan koordinasi dengan kantor pusat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, sejumlah kasus penipuan yang merugikan jamaah miliaran rupiah menjadi pelajaran penting.
“Pernah ada jamaah tertipu sampai miliaran. Karena itu, hubungan antara pusat dan agen, harus dikelola transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Asyadul menambahkan, mulai 2026, pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah syarikah, atau perusahaan penyedia layanan haji, bagi Indonesia, dari delapan menjadi hanya dua, yakni Reken Masyarik dan Betges.
“Kebijakan ini ada plus minusnya. Positif karena pengawasan jadi ketat, tapi di sisi lain kompetisi berkurang,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan, industri haji dan umrah di Jawa Timur memiliki potensi besar dengan 250 ribu jamaah umrah per tahun dan lebih dari satu juta daftar tunggu haji.
“Kuncinya ada di manajemen. Kalau dikelola rapi dan transparan, biro akan bertahan. Tapi kalau acak-acakan, sebesar apa pun modalnya, pasti tumbang,” pungkas Asyadul. @Man
