MALANG | klikku.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pemerintah desa (pemdes) menyiapkan paralegal untuk memperkuat pelaksanaan program Rumah Restorative Justice (RJ) yang digagas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Langkah ini dinilai penting agar mekanisme penyelesaian hukum berbasis keadilan restoratif di desa bisa berjalan lebih efektif.
Khofifah menyampaikan hal itu usai membuka Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I–IV dan Kepamongprajaan bagi Camat serta Sekretaris Camat di Kota Malang, Selasa (2/12).
Menurut dia, keberadaan Rumah RJ tanpa didukung paralegal akan menyulitkan manajemen penyelesaian kasus di tingkat desa. “Kalau ada Rumah RJ tapi tidak ada paralegalnya, tentu pemdes akan kerepotan,” ujarnya.
Ia menegaskan Rumah RJ berfungsi sebagai wadah penyelesaian persoalan hukum dengan mempertimbangkan aspek sosial pelaku.
Khofifah mencontohkan kasus pencurian yang ditangani Kejari Sidoarjo. Dimana pelaku terpaksa mencuri karena kondisi ekonomi, ibunya sakit stroke, adiknya difabel, dan ia membutuhkan pekerjaan.
Setelah dikomunikasikan, bupati setempat kemudian memberikan pekerjaan sebagai solusi jangka panjang.
Paralegal juga akan dilibatkan untuk mengawal layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dari Kementerian Hukum dan HAM agar bantuan hukum di desa tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Khofifah meminta BPSDM Jatim membentuk layanan hotline guna mempercepat komunikasi antara pemdes, pemerintah daerah, dan Pemprov Jatim.
Dengan adanya jalur komunikasi langsung, provinsi dapat segera turun tangan menyelesaikan persoalan di desa, mulai dari warga yang terkendala mendaftar PKH hingga masalah kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Khofifah menegaskan, semakin banyak urusan publik yang tersentral di tingkat desa, semakin penting peningkatan kapasitas SDM pemdes.
“Penguatan kapasitas itu menjadi kebutuhan agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal,” katanya. R3d
