Bangkalan | klikku.id – Bagi sebagian orang, pembahasan soal anggaran daerah mungkin terdengar kaku, penuh angka, dan hanya dipahami kalangan birokrasi. Namun bagi Anam, Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (PEJALAN), anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen resmi. Di balik setiap rupiah yang tercatat, ada hak rakyat yang harus dijaga.
Bagi Anam, transparansi keuangan daerah bukan hanya urusan administrasi pemerintahan, melainkan soal kejujuran negara kepada warganya. Sebab, uang yang dikelola pemerintah sejatinya bukan milik pejabat, melainkan milik masyarakat yang dihimpun dari pajak dan berbagai sumber pendapatan daerah.
“Kadang kita melihat APBD hanya sebagai angka-angka. Padahal di dalamnya ada harapan rakyat, ada jalan yang ingin diperbaiki, sekolah yang ingin dibangun, layanan kesehatan yang ingin dirasakan masyarakat,” ujar Anam, Rabu (29/4/2026).
Dari sudut pandangnya sebagai jurnalis, Anam melihat keterbukaan anggaran bukan hanya soal laporan dan dokumen, tetapi tentang bagaimana rakyat bisa mengetahui ke mana uang mereka dibelanjakan. Menurutnya, masyarakat berhak tahu, bukan sekadar karena diatur undang-undang, tetapi karena anggaran itu memang berasal dari mereka.
Ia meyakini, ketika pemerintah membuka pengelolaan keuangan secara jujur, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Sebaliknya, ketika anggaran ditutup rapat dan hanya dipahami segelintir orang, maka kecurigaan akan lahir.
“Rakyat tidak butuh istilah yang rumit. Mereka hanya ingin tahu uangnya dipakai untuk apa, hasilnya apa, dan manfaatnya kembali ke siapa,” katanya.
Bagi Anam, transparansi adalah cara paling sederhana untuk menjaga kepercayaan itu. Sebab dari keterbukaan, masyarakat bisa ikut mengawasi. Media bisa menjalankan fungsi kontrol, akademisi bisa memberi masukan, dan warga bisa memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
Ia menilai, keterbukaan anggaran juga menjadi pagar penting agar uang rakyat tidak mudah bocor. Sebab semakin tertutup sebuah pengelolaan, semakin besar pula ruang penyimpangan.
“Kalau anggaran dikelola diam-diam, rakyat tidak tahu. Di situlah ruang penyimpangan terbuka. Tapi kalau semuanya terbuka, maka setiap orang bisa ikut menjaga,” tuturnya.
Bagi Anam, pengawasan publik bukan bentuk kecurigaan terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian agar uang rakyat tetap berada di jalur yang benar. Karena itu, ia memandang transparansi bukan sekadar kewajiban birokrasi, tetapi bentuk penghormatan pemerintah kepada masyarakat.
Pada akhirnya, bagi Anam, yang paling penting dari seluruh tata kelola keuangan daerah bukan sekadar laporan yang rapi atau angka yang tersusun baik. Lebih dari itu, yang harus dijaga adalah rasa percaya antara pemerintah dan rakyat.
“Pada akhirnya, yang dijaga bukan hanya anggaran, tapi kepercayaan. Karena ketika uang rakyat dikelola dengan jujur, maka pemerintah sedang menjaga martabatnya sendiri di hadapan masyarakat,” pungkasnya.
