BANGKALAN | KLIKKU.ID — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026, sebaiknya jangan cuma jadi acara seremonial tahunan saja. Lebih dari itu, momen kemerdekaan ini bisa jadi waktu yang pas untuk refleksi: sudah sejauh mana sih cita-cita Proklamasi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema ini menurut Syaiful Anam, S.Pd, tokoh muda sekaligus pengamat birokrasi, politik, ekonomi dan hukum wilayah Bangkalan, Jawa Timur, punya pesan yang kuat kalau benar-benar diterjemahkan ke dalam kerja nyata pemerintah dan kehidupan masyarakat.
Menurut Anam, tiga kata itu bukan sekadar slogan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus jadi ukuran nyata apakah negara ini sudah berhasil mengisi kemerdekaan atau belum.
“Setelah 81 tahun merdeka, pertanyaan pentingnya bukan cuma apakah Indonesia sudah merdeka, tapi apakah rakyat sudah benar-benar merasakan kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari?”
Anam melihat, generasi sekarang punya bentuk perjuangan yang berbeda dengan para pendiri bangsa. Kalau dulu para pejuang rela mempertaruhkan nyawa untuk melawan penjajah, sekarang perjuangannya adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar membawa kehidupan yang lebih adil dan layak.
Artinya, masyarakat harus benar-benar merdeka dari kemiskinan, keterbatasan pendidikan, kesenjangan ekonomi, sulitnya akses kesehatan, pengangguran, dan berbagai ketidakadilan sosial lainnya.
“Perjuangan hari ini bukan lagi angkat senjata. Tapi melawan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan masalah lain yang menghambat kesejahteraan rakyat,” ujar Anam.
Menurutnya, kedaulatan juga erat kaitannya dengan kekuatan ekonomi masyarakat. Kemerdekaan akan terasa lebih nyata kalau masyarakat punya kesempatan kerja, bisa berusaha, mudah akses modal, UMKM berkembang, harga hasil produksi layak, dan pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih merata.
Khusus di daerah seperti Bangkalan, kata Anam, potensi ekonomi lokal harus benar-benar dimaksimalkan.
Sektor pertanian, perikanan, UMKM, perdagangan, industri, hingga ekonomi kreatif perlu didorong lewat kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita bicara Indonesia berdaulat, tapi masyarakat di daerah masih merasa sulit berkembang secara ekonomi. Kedaulatan negara harus sampai ke kedaulatan ekonomi rakyat,” katanya.
Anam juga menyoroti soal keadilan yang menurutnya harus benar-benar terasa, bukan hanya jadi kata-kata. Keadilan harus hadir dalam pembangunan, pelayanan publik, pembagian anggaran, kesempatan ekonomi, sampai penegakan hukum.
Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di satu wilayah atau kelompok saja, sementara daerah lain masih tertinggal dalam kebutuhan dasar. Begitu juga dalam hukum, semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum.
“Negara harus memastikan hukum tidak hanya tegas ke masyarakat kecil, tapi juga berani mengawasi dan menindak kalau ada penyimpangan, siapa pun pelakunya,” tegasnya.
Bagi Anam, salah satu PR besar bangsa adalah membangun pemerintahan yang bersih. Uang negara harus benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Setiap program dan proyek pemerintah harus jelas manfaatnya, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Karena itu, peran masyarakat, pers, organisasi, dan lembaga hukum sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Pengawasan itu bukan ancaman. Justru kritik yang membangun adalah bagian dari demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap daerah dan negara,” ujarnya.
Menurut Anam, tema kemerdekaan tahun ini juga sangat relevan dengan tantangan di era digital. Kebebasan berpendapat tetap penting, tapi harus dibarengi tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan itu dipakai untuk menyebarkan hoaks, fitnah, atau provokasi yang memecah belah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa menjaga kemerdekaan di era digital juga berarti menjaga diri dari informasi yang menyesatkan. “Merdeka itu bukan berarti bebas tanpa batas, tapi bebas yang tetap bertanggung jawab,” katanya.
Anam juga menaruh perhatian besar pada generasi muda. Menurutnya, anak muda jangan cuma jadi penonton pembangunan. Mereka harus ikut terlibat lewat pendidikan, kreativitas, kewirausahaan, teknologi, dan juga keberanian menyampaikan kritik yang membangun.
Regenerasi kepemimpinan juga harus disiapkan dari sekarang. “Generasi muda harus berani bermimpi besar, tapi juga punya integritas. Indonesia butuh generasi yang bukan cuma pintar, tapi juga jujur, kritis, dan peduli,” ungkapnya.
Khusus Bangkalan, Anam menilai HUT RI ke-81 harus jadi momen untuk memperkuat arah pembangunan daerah.
Potensi besar yang dimiliki Bangkalan harus diiringi dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum, peningkatan SDM, dan kebijakan ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja.
Ia juga mengingatkan agar perdebatan politik tidak hanya berhenti pada kepentingan jangka pendek.
“Bangkalan butuh politik pembangunan, bukan sekadar politik kekuasaan. Setelah kontestasi selesai, yang harus menang itu rakyat,” ujarnya.
Selain soal ekonomi, Anam juga menekankan bahwa kemerdekaan harus memberi rasa aman dan harapan. Masyarakat harus yakin bahwa masa depan anak-anak mereka lebih baik, pendidikan bisa jadi jalan untuk naik kelas sosial, kerja keras bisa membawa kehidupan yang layak, dan hukum benar-benar melindungi secara adil.
Di tingkat nasional, semangat kemanusiaan juga terlihat dalam peringatan HUT ke-81. Dalam upacara di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026, Presiden Prabowo mengajak semua pihak mendoakan masyarakat yang terdampak bencana di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan juga soal solidaritas dan kepedulian.
Anam mengajak masyarakat Bangkalan menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momen untuk memperbarui semangat kebangsaan. Mengibarkan Merah Putih harus sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan para pahlawan.
Merah Putih harus tercermin dalam integritas, kejujuran, kerja keras, keberanian generasi muda, kepastian hukum, dan keadilan pembangunan.
“Jangan sampai kita cuma merdeka secara simbolik, tapi belum merdeka dari kemiskinan, ketidakadilan, dan masalah tata kelola. Jadi, 81 tahun ini harus jadi pengingat untuk kerja lebih baik,” kata Anam.
Menurutnya, pertanyaan “Apa yang sudah kita merdekakan?” perlu jadi bahan renungan bersama. Bukan untuk menyalahkan siapa pun, tapi untuk evaluasi agar ke depan bangsa ini makin dekat dengan cita-cita Proklamasi.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jaga kedaulatan, perjuangkan keadilan, dan wujudkan kemakmuran. Karena kemerdekaan bukan selesai di 17 Agustus 1945, tapi amanah yang terus kita jaga bersama,” pungkas Syaiful Anam, S.Pd.
