BANGKALAN | KLIKKU.ID — Sekretaris Jenderal Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra), Muhammad Syafiq Rofi’i, memberikan klarifikasi terkait informasi yang berkembang mengenai sikap Basra yang disebut-sebut menolak nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pihak China, khususnya berkaitan dengan rencana industrialisasi di Bangkalan dan Madura.
Dalam keterangannya, Syafiq menegaskan bahwa informasi mengenai Basra menolak industrialisasi bukan merupakan pandangan resmi organisasi maupun kesepakatan para ulama yang hadir dalam pertemuan Basra di Sumenep pada 16 Agustus 2026.
“Bassra mulai berdiri sekitar 1990 dan tidak pernah frontal dengan semua kalangan, apalagi dengan pemerintah. Para kiai dan ulama lebih mengedepankan pemberian rambu-rambu serta arahan agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Syafiq dalam pernyataannya.
Menurutnya, sikap tersebut juga tercermin dari sejarah Basra ketika rencana pembangunan Jembatan Suramadu dan potensi industrialisasi di kawasan tersebut mulai dibahas. Basra, kata dia, tidak mengambil sikap frontal dengan menolak, melainkan mendorong agar perkembangan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Syafiq menjelaskan, pada 16 Agustus 2026 memang berlangsung pertemuan di Sumenep yang dihadiri sejumlah ulama dan kiai. Pertemuan tersebut memiliki dua agenda utama, yakni membahas berbagai kondisi aktual, termasuk pembicaraan mengenai MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China serta agenda peletakan batu pertama pembangunan musala.
Dalam forum tersebut, lanjut Syafiq, muncul berbagai pandangan dan masukan dari para kiai mengenai rencana industrialisasi serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Semua pandangan ditampung. Namun intinya, para ulama dan kiai yang hadir sepakat bahwa ekonomi masyarakat harus dibantu dan dikembangkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, forum tersebut merupakan ruang internal untuk bertukar pandangan secara terbuka. Ketua Bassra, Kiai Haji Muhammad Rofi’i Baidawi, disebut telah menyampaikan agar pembahasan berlangsung secara internal dan tidak direkam maupun didokumentasikan oleh pihak luar.
Syafiq kemudian menyayangkan adanya informasi yang berkembang setelah pertemuan tersebut, yang menurutnya telah mengarah pada kesimpulan bahwa Basra, para kiai, dan habib secara keseluruhan menolak industrialisasi maupun MoU tersebut.
Syafiq menyebut, informasi mengenai adanya penolakan tersebut merupakan penyampaian personal dari salah satu kiai yang hadir kepada Raden Haji Ali Badawi, bukan keputusan resmi organisasi Bassra.
“Kenapa saya klarifikasi ini? Saya diminta oleh para kiai yang hadir dalam rapat agar ada klarifikasi, sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak menimbulkan hujatan kepada para kiai,” ujarnya.
Ia menilai, pemberitaan atau informasi yang menyimpulkan Bassra sebagai kelompok yang anti-industrialisasi, anti-pembangunan ekonomi maupun anti-investasi dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Menurut Syafiq, Basra pada prinsipnya tidak menutup diri terhadap pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap kebijakan pembangunan tetap perlu dikaji secara komprehensif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat serta tidak mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan.
Lebih lanjut, Syafiq mengungkapkan bahwa Ketua Bassra Kiai Haji Muhammad Rofi’i Badawi telah mengarahkan agar dilakukan pertemuan lanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas.
Pertemuan tersebut direncanakan melibatkan kalangan intelektual, akademisi dan dosen, tokoh masyarakat, ulama, serta berbagai elemen lainnya. Forum itu diharapkan menjadi ruang untuk membahas industrialisasi dan pembangunan ekonomi Madura secara lebih objektif dan komprehensif.
“Beliau sudah mengonsep adanya pertemuan lanjutan yang lebih luas, dari kalangan intelektual, dosen, tokoh masyarakat, KIAI, ulama dan berbagai kalangan,” kata Syafiq.
Ia berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Intinya, informasi bahwa itu merupakan pandangan Basra adalah tidak benar. Masyarakat kami harap dapat memahami bahwa berbagai pandangan yang muncul dalam forum tersebut tidak serta-merta menjadi sikap resmi Bassra,” pungkasnya.
#Anam KLIKKU.ID
