SURABAYA | klikku.id – Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) yang diraih Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bukan sekadar penghargaan.
Predikat tersebut ditargetkan tetap terjaga sekaligus dibuktikan melalui kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin seusai pembinaan pegawai bersama Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN Ucok Abdulrauf Damenta di Kantor Perwakilan BKKBN Jatim, Jumat (4/9/2026).
Shodiqin mengatakan, Jatim menjadi salah satu provinsi yang telah memiliki dua predikat tersebut. Karena itu, seluruh pegawai diminta menjaga integritas dan konsistensi pelayanan.
“Kami berupaya mempertahankan predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM. Komitmen seluruh pegawai insyaallah mendukung,” ujarnya.
Penguatan integritas juga berkaitan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025. Sosialisasi mengenai antisuap dan gratifikasi, kata Shodiqin, harus menjangkau pegawai hingga tingkat kecamatan.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan data kegiatan di sejumlah kabupaten/kota. Persoalan tersebut akan ditelusuri bersama organisasi perangkat daerah (OPD) serta para penyuluh KB.
“Apakah data yang dimasukkan memang error atau ada kesengajaan. Kami akan menggunakan data by numbers dari pusat untuk melakukan klarifikasi,” katanya.
Sementara itu, Ucok menilai secara administratif dan dokumentasi, Perwakilan BKKBN Jatim telah memenuhi standar ISO dengan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa pemenuhan dokumen tidak boleh berhenti di atas kertas.
“Dokumennya bagus, tapi kami tidak ingin layanannya jelek. Esensi ISO harus terlihat dalam pelayanan di lapangan,” tegasnya.
Menurut Ucok, pengawasan harus diperluas hingga unit teknis di daerah. Hal itu penting karena wilayah kerja Jatim sangat luas, sementara jumlah personel dan anggaran terbatas.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga validitas data. Sebab, layanan Kemendukbangga/BKKBN berkaitan langsung dengan siklus hidup masyarakat.
“Data tidak boleh dimanipulasi. Setiap satu data yang diinput bagi kami sudah memiliki cost,” ujarnya.
Karena itu, Ucok mendorong jajaran BKKBN Jatim melakukan kunjungan lapangan secara berkala sekaligus mencari strategi baru agar pelayanan tetap menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Harus ada terobosan baru. Kebijakan dari pusat juga harus menyesuaikan kondisi kekinian,” pungkasnya. AM@n
