SURABAYA | klikku.id – Tingginya biaya logistik nasional menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meninjau Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Senin (26/10/2026), untuk menghimpun masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan 2028.
Rombongan yang dipimpin Direktur Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Bappenas, Heriyadi, disambut Sub Regional Head Jawa Pelindo Purwanto Wahyu Widodo dan Direktur Operasi TPS Noor Budiwan.
Mereka meninjau aktivitas operasional sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan pengembangan pelabuhan dan konektivitas logistik.
Dalam diskusi, Bappenas menyoroti dominasi sektor transportasi dalam tingginya biaya logistik. Karena itu, pengembangan simpul peti kemas di berbagai wilayah, peningkatan fasilitas pelabuhan, serta integrasi layanan angkutan laut dinilai penting untuk membangun sistem distribusi yang lebih efisien.
Heriyadi mengatakan, peninjauan langsung diperlukan agar perencanaan pembangunan selaras dengan kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan.
“Melalui kegiatan peninjauan ini, kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan potensi pengembangan pelabuhan sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Pelindo memaparkan bahwa pengembangan Tanjung Perak mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional, rencana induk pelabuhan Tanjung Perak dan Gresik, serta dokumen tata ruang wilayah. Fokusnya mencakup peningkatan kapasitas, konektivitas multimoda, dan digitalisasi layanan.
Perusahaan juga menjalankan standardisasi layanan, integrasi sistem teknologi informasi, penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta optimalisasi konektivitas antarpelabuhan dan jaringan logistik darat.
Sementara itu, TPS menjelaskan upaya modernisasi peralatan, peningkatan produktivitas terminal, dan penguatan hubungan layanan dengan kawasan industri serta pusat logistik di wilayah hinterland.
Sub Regional Head Jawa Pelindo Purwanto Wahyu Widodo mengatakan pengembangan pelabuhan perlu berjalan seiring dengan prioritas pembangunan nasional.
Masukan dari kunjungan dan diskusi tersebut akan menjadi bahan penajaman RKP 2027 dan penyusunan RKP 2028, khususnya terkait konektivitas nasional dan pengembangan jaringan pelabuhan terpadu. AM@n
