SURABAYA | klikku.id – Ikatan Alumni Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aparat penegak hukum (APH), pemberantasan judi online, hingga evaluasi kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih.
Desakan tersebut disampaikan Ketua IKA UPN Veteran Indonesia, Adv. RM. Bramastyo Kusumo Negoro, SE., SH., MM., MKn., CIPA., menyusul mencuatnya dugaan penyadapan yang melibatkan oknum petinggi kepolisian.
Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi pintu masuk bagi Presiden untuk memperkuat integritas institusi negara dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
IKA UPN Veteran Indonesia yang merupakan gabungan alumni UPN Veteran Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jakarta menilai pembenahan aparat penegak hukum menjadi salah satu agenda penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Bramastyo menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya menjadi instrumen negara untuk membersihkan berbagai bentuk penyimpangan. Karena itu, integritas aparat harus menjadi perhatian utama.
“APH itu ibarat sapu untuk membersihkan kotoran. Bagaimana sapu bisa berfungsi dengan baik apabila sapunya sendiri kotor? Karena itu, Presiden perlu memerintahkan penelusuran harta kekayaan aparat penegak hukum melalui instrumen yang tersedia. Apabila ditemukan ketidakwajaran, harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan, penonaktifan jika diperlukan, serta penyitaan aset sesuai ketentuan hukum apabila terbukti berasal dari tindak pidana,” tegasnya.
Selain pembenahan internal aparat, IKA UPN Veteran Indonesia juga meminta pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam memberantas praktik judi online yang telah menimbulkan banyak korban di tengah masyarakat.
Menurut Bramastyo, penindakan tidak boleh hanya menyasar masyarakat yang terjerat atau tertangkap bermain judi online. Pemerintah harus membongkar jaringan penyelenggara, menutup situs-situs perjudian, serta menindak pihak-pihak yang memfasilitasi operasional bisnis ilegal tersebut.
Ia juga meminta Presiden mengevaluasi kinerja kementerian yang bertanggung jawab dalam penanganan persoalan tersebut. Evaluasi serupa, menurutnya, perlu dilakukan terhadap kementerian yang dinilai belum maksimal menangani persoalan kebakaran hutan dan berbagai persoalan strategis lainnya.
“Jangan hanya masyarakat yang menjadi korban atau pengguna yang ditangkap. Provider, situs, dan jaringan yang menjalankan bisnis judi online harus diberantas sampai ke akarnya. Presiden juga perlu mengevaluasi menteri-menteri yang tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal. Jika memang tidak menunjukkan kinerja yang baik, pergantian menteri harus menjadi pilihan,” ujarnya.
Usut Tuntas Dugaan Penyadapan, Jangan Ada yang Kebal Hukum
Poin lain yang menjadi perhatian IKA UPN Veteran Indonesia adalah perlunya pengusutan menyeluruh terhadap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bramastyo meminta aparat berwenang tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk aktor intelektual maupun pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap tindakan tersebut.
Menurutnya, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan jabatan, kedudukan, maupun pengaruh politik.
Ia mengingatkan bahwa prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan secara konsisten.
Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
“Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk apabila ada aktor intelektual atau pihak yang menjadi beking, harus diproses secara transparan dan profesional,” tandasnya.
Dukung Prabowo Wujudkan Pemerintahan Bersih
Lebih lanjut, Bramastyo menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikan IKA UPN Veteran Indonesia merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar mampu menjalankan agenda reformasi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum secara konsisten.
Menurutnya, menjaga kewibawaan dan marwah Presiden tidak cukup hanya melalui pernyataan politik, tetapi harus dibuktikan dengan keberanian melakukan pembenahan terhadap seluruh institusi yang dinilai bermasalah.
IKA UPN Veteran Indonesia berharap langkah bersih-bersih dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar tindakan sesaat yang berhenti pada satu kasus atau kelompok tertentu.
“Kami IKA UPN Veteran Indonesia sangat mendukung Presiden Prabowo untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh. Jangan sampai ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua harus berjalan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menuju Indonesia Emas,” pungkas Bramastyo, yang juga dikenal sebagai dosen dan praktisi hukum.
Dorongan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari program pembangunan. Tetapi juga dari keberanian membangun institusi negara yang bersih, profesional, berintegritas, dan mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat. AM@n
