Daerah Kasuistika

Selasa, 10 November 2026 - 10:33 WIB

4 jam yang lalu

logo

Dok gambar foto illustrasi Anam KLIKKU.ID Biro Bangkalan.

Dok gambar foto illustrasi Anam KLIKKU.ID Biro Bangkalan.

Kapus Tanah Merah Pilih Klarifikasi Satu Pintu di Tengah Isu Dugaan Pungli Rp500 Ribu

BANGKALAN | KLIKKU.ID – Dugaan pungutan sebesar Rp500.000 dalam proses pengurusan kenaikan pangkat tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan terus menjadi sorotan. Setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad (K), menyampaikan klarifikasi resmi, konfirmasi lanjutan kini mengarah pada salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, yakni Puskesmas Tanah Merah.

Dalam konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Tanah Merah, Khadijah, S.Keb., Bd., M.Kes., pada Selasa (10/11/2026), terungkap bahwa terdapat lima nama tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas Tanah Merah yang mengikuti proses pengusulan kenaikan pangkat.

Hal tersebut dibenarkan Khadijah saat dikonfirmasi mengenai informasi lima tenaga kesehatan yang mengikuti proses kenaikan pangkat. “Ya mas,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Namun, ketika dimintai tanggapan lebih lanjut mengenai isu dugaan pungutan Rp500.000 yang belakangan ramai diperbincangkan di sejumlah platform media sosial, termasuk kemungkinan menyampaikan respons dari kelima tenaga kesehatan tersebut, Khadijah memilih mengarahkan klarifikasi melalui satu pintu. “Satu pintu saja mas. Bu Kadinkes,” jawabnya.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika KLIKKU.ID berupaya memperoleh keterangan dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang (cover all sides).

Meski telah disampaikan bahwa klarifikasi tambahan dari pihak Puskesmas diperlukan untuk memperjelas informasi yang berkembang, Kapus Tanah Merah tetap mengarahkan persoalan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Dengan demikian, hingga berita ini ditulis, Khadijah belum memberikan keterangan substantif mengenai apakah lima tenaga kesehatan yang dimaksud mengetahui, mengalami, atau pernah menerima permintaan uang dalam proses pengurusan kenaikan pangkat.

Dinkes Bantah Ada Tarif Resmi Rp500 Ribu. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad (K), melalui klarifikasi resminya menegaskan bahwa tidak terdapat kebijakan Dinas Kesehatan yang menetapkan kewajiban pembayaran sebesar Rp500.000 ataupun pungutan lainnya kepada pegawai dalam rangka pengurusan kenaikan pangkat.

Menurut Dinkes, administrasi kenaikan pangkat PNS dilaksanakan melalui mekanisme dan sistem layanan kepegawaian yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kendati membantah adanya tarif resmi, Dinkes menyatakan informasi dugaan permintaan uang tersebut merupakan persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti secara objektif dan bertanggung jawab.

Dinkes juga menyatakan akan melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan kepegawaian.

Bahkan, Dinkes menegaskan apabila ditemukan tindakan meminta atau menerima uang tanpa dasar hukum yang sah, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Lima Nakes dan Dugaan Pungutan Menunggu Kejelasan. Munculnya informasi lima tenaga kesehatan Puskesmas Tanah Merah yang mengikuti proses kenaikan pangkat menjadi salah satu bagian penting dalam penelusuran isu ini.

Sebab, substansi persoalan bukan semata-mata ada atau tidaknya kebijakan tarif resmi, melainkan juga perlu dipastikan apakah dalam praktik administrasi di lapangan terdapat permintaan uang oleh pihak tertentu.

Publik tentu berharap penelusuran Dinas Kesehatan tidak hanya berhenti pada klarifikasi normatif, tetapi juga mampu memastikan ada atau tidaknya praktik pungutan di tingkat pelaksana pelayanan kesehatan.

Apalagi, proses kenaikan pangkat merupakan bagian dari hak kepegawaian yang semestinya dilaksanakan berdasarkan prosedur resmi, transparan, dan bebas dari segala bentuk imbalan di luar ketentuan.

Dinkes Bangkalan sendiri telah membuka kanal pengaduan melalui nomor 0821 449 1144 bagi pegawai yang menemukan atau mengalami permintaan pembayaran di luar ketentuan resmi.

Kini, publik menunggu tindak lanjut penelusuran tersebut untuk menjawab secara terang dugaan pungutan Rp500.000 yang menyeret proses kenaikan pangkat tenaga kesehatan di Kabupaten Bangkalan.

#Anam KLIKKU.ID

53

Baca Lainnya