BANGKALAN | KLIKKU.ID – Pengawalan terhadap dugaan pungutan sebesar Rp500.000 dalam proses pengurusan kenaikan pangkat tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mulai mendapat respons dari Inspektorat.
Setelah Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad (K), menyampaikan bantahan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang menetapkan pungutan tersebut, kini Inspektorat Kabupaten Bangkalan menyatakan telah mengambil langkah awal melalui fungsi pengawasan internal pemerintah.
Ahmat Hafid, S.E., M.M., selaku Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangkalan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memerintahkan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) untuk mempelajari dan menelusuri persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan Hafid saat memberikan tanggapan kepada KLIKKU.ID melalui komunikasi WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
“Untuk menjaga birokrasi yang bersih dan berintegritas terkait masalah ini, sudah kami perintahkan Irbansus untuk mempelajari dan menelusuri permintaan Dinkes. Penanganan dari APIP selanjutnya baru ditentukan apakah dengan PDTT atau dengan Riksus,” jelas Hafid.
Irbansus Diminta Pelajari dan Telusuri Permintaan Dinkes. Pernyataan Plt. Inspektur tersebut menunjukkan bahwa persoalan dugaan pungutan dalam administrasi kenaikan pangkat Nakes tidak hanya menjadi perhatian internal Dinas Kesehatan, tetapi juga mulai diarahkan pada mekanisme pengawasan Inspektorat.
Langkah awal yang diperintahkan kepada Irbansus adalah mempelajari dan menelusuri permintaan Dinkes terkait penanganan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Adapun penentuan mekanisme pemeriksaan, menurut Hafid, akan dilakukan setelah proses awal tersebut, yakni apakah melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau Pemeriksaan Khusus (Riksus).
Dengan demikian, hingga keterangan tersebut disampaikan, Inspektorat belum menyatakan telah memulai pemeriksaan khusus ataupun menetapkan adanya pelanggaran. Tahapan yang telah dikonfirmasi adalah perintah kepada Irbansus untuk melakukan kajian dan penelusuran awal.
Dinkes Bantah Ada Tarif Resmi Rp500 Ribu. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad (K), melalui klarifikasi resminya menegaskan bahwa tidak terdapat kebijakan Dinkes yang mewajibkan pembayaran sebesar Rp500.000 ataupun pungutan lainnya kepada pegawai dalam proses pengurusan kenaikan pangkat.
Dinkes menjelaskan bahwa administrasi kenaikan pangkat PNS dilaksanakan melalui mekanisme dan sistem layanan kepegawaian yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Meski membantah adanya tarif resmi, Dinkes menyatakan informasi dugaan permintaan uang tersebut merupakan persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti secara objektif dan bertanggung jawab.
Dinkes juga menyatakan akan melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan dan kepegawaian.
Lima Nakes Puskesmas Tanah Merah Ikut Proses Kenaikan Pangkat. Dalam penelusuran pemberitaan sebelumnya, Kepala Puskesmas Tanah Merah, Khadijah, S.Keb., Bd., M.Kes., membenarkan bahwa terdapat lima tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas Tanah Merah yang mengikuti proses kenaikan pangkat.
Namun, ketika dimintai tanggapan lebih lanjut mengenai dugaan pungutan Rp500.000 tersebut, Khadijah mengarahkan konfirmasi melalui satu pintu kepada Kepala Dinas Kesehatan. “Satu pintu saja mas. Bu Kadinkes,” jawabnya kepada KLIKKU.ID.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan substantif dari pihak Puskesmas maupun kelima tenaga kesehatan tersebut mengenai ada atau tidaknya permintaan pembayaran dalam proses pengurusan kenaikan pangkat.
APIP Diharapkan Tidak Berhenti pada Penelusuran Administratif. Respons Inspektorat ini menjadi perkembangan penting dalam memastikan persoalan dugaan pungutan memperoleh kejelasan melalui mekanisme pengawasan yang berwenang.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan.
Landasan pengawasan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam konteks persoalan ini, penelusuran diharapkan mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah benar terdapat permintaan uang, siapa pihak yang diduga meminta, bagaimana mekanisme administrasi kenaikan pangkat berjalan, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif maupun penyimpangan lainnya, hasil pengawasan diharapkan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara apabila ditemukan indikasi tindak pidana, koordinasi dengan aparat penegak hukum dapat dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Kini, publik menunggu perkembangan tindak lanjut Irbansus dan keputusan Inspektorat mengenai mekanisme pemeriksaan yang akan digunakan.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar menyangkut nominal Rp500.000, melainkan juga menyangkut integritas birokrasi, hak kepegawaian tenaga kesehatan, serta komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.
#Anam KLIKKU.ID
