Jakarta| klikku.id – Pemerintah memastikan jaring pengaman sosial tetap jadi prioritas di 2026.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana Rp508,2 triliun disiapkan khusus untuk program perlindungan sosial. Targetnya jelas, menjaga daya beli rakyat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, bansos dan subsidi bukan sekadar angka, melainkan belanja yang langsung dirasakan masyarakat.
“Begitu banyak bantuan yang menyasar kebutuhan dasar, ini adalah instrumen penting untuk melindungi rakyat,” ujarnya dalam paparan RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Rinciannya, pemerintah menggelontorkan Rp66,5 triliun untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan menanggung 96,8 juta peserta. Program Kartu Sembako kebagian Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Disusul Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun bagi 10 juta KPM dan Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa.
Bantuan tunai desa juga masih bergulir, sebesar Rp6,5 triliun untuk 1,8 juta KPM. Di sisi produktif, ada subsidi pupuk Rp49,7 triliun untuk 9,6 juta ton dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur.
Tak ketinggalan, subsidi energi, BBM, listrik, hingga LPG 3 kg, tetap jadi pos terbesar: Rp210,1 triliun. Sedangkan subsidi nonenergi, termasuk perumahan, air, dan transportasi, dialokasikan Rp17,4 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan Rp7,9 triliun untuk atensi sosial dan penanganan bencana. Semua akan dipadukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional demi menekan salah sasaran.
Jika dibandingkan, tren anggaran perlindungan sosial terus menanjak: Rp460,6 triliun (2022), Rp436,2 triliun (2023), Rp455,9 triliun (2024), hingga Rp468,1 triliun (2025). Kini, loncat lebih tinggi ke Rp508,2 triliun.
Artinya, di tengah ketatnya fiskal, pemerintah tetap menjaga “sabuk pengaman” rakyat kecil agar tidak kian terhimpit beban hidup. R3d
