Surabaya | klikku.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dipaksa putar otak. Pasalnya, mulai 2026 dana transfer dari pemerintah pusat ke Surabaya bakal berkurang hingga Rp730 miliar.
Kondisi itu membuat Wali Kota Eri Cahyadi menyiapkan inovasi dan skema pembiayaan jangka panjang agar program pembangunan tetap berjalan.
Eri menjelaskan, model pembiayaan jangka panjang dipilih karena lebih efisien dibandingkan pengerjaan proyek secara bertahap.
“Kalau kita cicil dari 2026 sampai 2029, biayanya bisa lebih besar. Dengan diselesaikan lebih awal, justru ada selisih efisiensi sekitar Rp50 miliar,” ujarnya, Selasa (30/9).
Menurut Eri, pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung terhadap kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Ia mencontohkan kawasan Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip. Jika proyek jalan di wilayah itu rampung pada 2026, maka NJOP diproyeksikan naik signifikan pada 2028.
“Lonjakan NJOP bisa mencapai Rp500 miliar. Itu artinya akan menambah penerimaan daerah,” tegasnya.
Selain efisiensi pembangunan, Pemkot juga mengupayakan optimalisasi aset daerah. Beberapa aset akan disewakan untuk menambah pendapatan sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga.
“Rp730 miliar itu bukan angka kecil. Maka aset harus kita manfaatkan agar ada pemasukan tambahan,” imbuhnya.
Meski diprediksi pendapatan Surabaya tahun 2026 bakal terpangkas hingga Rp1 triliun, Eri menegaskan program prioritas tak akan dikorbankan. Bidang pendidikan, terutama beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya untuk keluarga miskin dan pra-miskin, tetap dipastikan berjalan.
“Insya Allah anggaran beasiswa tetap aman. Karena itu bagian dari komitmen kami untuk memutus rantai kemiskinan,” tandasnya. In.Joe.nesia
