Jakarta | klikku.id – Polemik tayangan pesantren yang viral di Trans7 akhirnya berbuntut panjang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal memanggil Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta manajemen Trans7 untuk dimintai klarifikasi resmi.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan, langkah itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap isi siaran publik.
“Kita akan beraudiensi karena isu ini sudah melebar dan berpengaruh terhadap banyak pihak. Ruang publik harus dijaga dari narasi yang bisa melukai perasaan masyarakat, terutama yang menyangkut simbol keagamaan,” ujarnya, Kamis (16/10).
Menurut Cucun, pemanggilan ini juga didorong oleh aspirasi publik. Banyak pihak menilai tayangan tersebut berpotensi menyinggung kalangan pesantren dan ulama.
“Kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang. DPR bertanggung jawab memastikan ekosistem penyiaran berjalan sehat dan beretika,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan lembaga penyiaran agar tetap menempatkan fungsi edukatif dan perekat sosial dalam setiap konten yang ditayangkan. “Jangan hanya kejar rating dengan membuat konten yang memecah belah. Media harus jadi penjaga perdamaian,” tambahnya.
Sementara itu, polemik tersebut sudah ditanggapi langsung oleh pihak Trans7. Andi Chairil, Direktur Program Trans7, bersama Prof Mohammad Nuh dari Trans Corp, mendatangi langsung Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (15/10).
Kedatangan mereka disambut oleh KH Oing Abdul Muid, Pengasuh Pesantren Lirboyo. Dalam pertemuan itu, manajemen Trans7 menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan menjelaskan duduk perkara video yang sempat menyinggung kalangan pesantren.
“Pertemuan ini bentuk silaturahmi dan klarifikasi. Mereka mengakui adanya kekeliruan dan berjanji akan lebih berhati-hati,” tutur KH Oing.
Trans7 menegaskan, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi mereka agar lebih peka terhadap nilai-nilai keagamaan dan hubungan antara santri, kiai, dan alumni pesantren. R3d