Bangkalan | klikku.id — Kondisi jalan utama yang rusak parah di wilayah Telang, Kabupaten Bangkalan, kembali memakan korban. Ironisnya, peristiwa ini terjadi tak lama setelah persoalan tersebut diangkat ke ruang publik. Bagi warga, kejadian ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas, melainkan potret panjang dari kelalaian tanggung jawab lembaga dan pejabat terkait dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Seorang warga yang melintas di jalur tersebut harus menanggung risiko dari infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki. Lubang jalan, permukaan bergelombang, serta minimnya rambu peringatan menjadi ancaman nyata, terutama bagi pengendara roda dua dan pengguna jalan pada malam hari. Di balik angka korban, ada keluarga yang cemas, aktivitas yang terhenti, dan beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat kecil.
Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi PDI Perjuangan, Khajie Umam, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan jalan rusak ini baru saja diangkat ke publik, namun faktanya sudah kembali menelan korban.
“Baru kemarin diangkat ke publik masalah jalan ini, sudah ada korban. Semoga pembangunan jalan utama ini segera diperbaiki,” ujarnya pada Sabtu (20/12) siang kemarin menyampaikan informasinya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap lambannya respons teknis dari instansi berwenang. Dalam konteks pemerintahan, kondisi ini menunjukkan adanya celah serius dalam pelaksanaan tupoksi dinas teknis, khususnya yang membidangi pekerjaan umum dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Menanggapi hal tersebut, Syaiful Anam S.Pd Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan atau Pejalan menyatakan pihaknya akan terus mendorong agar persoalan ini mendapat atensi serius dari dinas terkait. Dorongan tersebut bukan semata demi kepentingan pemberitaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi keselamatan publik.
“Kami tambahkan info tersebut pada rekan-rekan pejabat dinas agar lebih memberikan atensi dan segera ditangani,” tegasnya.
Upaya komunikasi juga dilakukan dengan jajaran Dinas PUPR. Sekretaris Dinas PUPR Bangkalan, Moh Ridwan, disebut merespons secara positif dan menyatakan komitmennya untuk mendorong pejabat terkait agar segera melakukan langkah konkret, baik melalui pemeliharaan rutin maupun peningkatan kualitas jalan.
Namun demikian, bagi warga, janji dan pernyataan belum cukup. Mereka membutuhkan tindakan nyata di lapangan. Setiap keterlambatan perbaikan berarti membuka peluang jatuhnya korban berikutnya.
Secara regulatif, tanggung jawab pemerintah daerah atas kondisi jalan sangat jelas. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa penyelenggara jalan wajib menjamin jalan dalam kondisi laik fungsi dan aman bagi pengguna. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah sesuai klasifikasinya.
Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut tidak hanya berimplikasi administratif, tetapi juga dapat menyentuh aspek moral dan hukum ketika menimbulkan kerugian atau korban jiwa. Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan sekadar program di atas kertas atau deretan angka dalam anggaran. Di balik jalan yang rusak, ada nyawa yang dipertaruhkan. Masyarakat kini menunggu, apakah negara benar-benar hadir melalui tindakan cepat dan bertanggung jawab, atau kembali membiarkan kelalaian ini berulang tanpa solusi nyata.
(Red)
