BANGKALAN | klikku.id – Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan. Sejumlah sumber yang mengikuti perkembangan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menilai fungsi pengawasan dan monitoring di tingkat daerah perlu diperkuat agar standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan secara konsisten.
Menurut sumber media ini, peran Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG semestinya tidak hanya menerima laporan administrasi dari kepala dapur, tetapi juga melakukan verifikasi dan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kondisi faktual dengan laporan yang disampaikan.
“Kalau pengawasan hanya berdasarkan laporan di atas meja tanpa pengecekan langsung, maka potensi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya bisa saja terjadi. Karena itu, monitoring lapangan menjadi sangat penting,” ujar sumber tersebut.
Berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang melekat pada struktur koordinasi program, Korwil memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, evaluasi, monitoring operasional, identifikasi kendala, serta pelaporan terhadap pelaksanaan program di wilayah kerjanya.
Sumber tersebut menilai masih terdapat sejumlah dapur SPPG yang diduga memiliki kekurangan terhadap beberapa poin standar operasional yang ditetapkan BGN. Namun karena lemahnya verifikasi lapangan, kekurangan tersebut diduga tidak seluruhnya terdokumentasi dan tidak segera mendapatkan tindak lanjut perbaikan.
Lebih lanjut, sumber media ini menyebut terdapat kondisi di mana kepala dapur maupun pengelola mitra diduga hanya menyampaikan laporan administratif tanpa adanya pemeriksaan langsung dari pihak pengawas wilayah.
“Ketika kontrol lapangan tidak berjalan maksimal, maka potensi temuan-temuan teknis bisa terlewat. Padahal tugas pengawasan bukan sekadar menerima laporan, tetapi memastikan laporan tersebut sesuai dengan kondisi riil,” katanya.
Menurut sumber tersebut, kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi dapur-dapur SPPG yang telah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu untuk memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan BGN.
Sejumlah pengelola dapur yang telah melakukan pembenahan sarana, peralatan, sanitasi, tata letak ruang produksi, pengelolaan limbah, keamanan pangan, hingga kelengkapan dokumen perizinan menilai seluruh pelaksana program seharusnya mendapatkan perlakuan pengawasan yang sama.
“Jika ada dapur yang bersungguh-sungguh memenuhi seluruh persyaratan sementara dapur lain yang masih memiliki kekurangan tidak terdeteksi akibat lemahnya pengawasan, maka akan muncul kesan ketidakadilan dalam pelaksanaan program,” ungkap sumber tersebut.
Selain berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara pengelola dapur, lemahnya pengawasan juga dapat berdampak pada kualitas layanan program MBG. Padahal tujuan utama pengawasan adalah memastikan keamanan pangan, kualitas makanan, kesehatan penerima manfaat, serta keberlangsungan program berjalan sesuai standar nasional.
Sumber tersebut berharap evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme pengawasan di tingkat wilayah agar seluruh dapur SPPG memperoleh pembinaan dan pengawasan yang objektif, profesional, serta berkeadilan.
Hingga berita ini disusun, media masih berupaya memperoleh konfirmasi dan tanggapan dari pihak Korwil SPPG Bangkalan terkait berbagai masukan dan penilaian yang disampaikan sejumlah sumber tersebut.
(Anam)
