BANGKALAN | klikku.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan mendorong Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama aparat penegak hukum (APH) memperkuat pengawasan dan kepatuhan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi IPAL di Aula Puskesmas Tanah Merah, Senin (10/08) kemarin. Kegiatan mengangkat tema “Membangun Kesadaran Etika dalam Pengelolaan Air Limbah: Sinergi Pelayanan Kesehatan, Penegakan Hukum, dan Pelestarian Lingkungan.”
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Bangkalan, TNI-Polri, Kejaksaan, tenaga kesehatan, PCNU, praktisi lingkungan, aplikator IPAL serta HMI Cabang Bangkalan.
Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu, menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membangun kesadaran dan kolaborasi dalam mewujudkan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.
“Kami ingin memberikan imun semangat kepada pemerintah, APH, dan dinas terkait. HMI tidak hadir untuk mencari kesalahan, tetapi mendorong kepatuhan terhadap izin lingkungan dan pengelolaan IPAL,” ujar Kresna.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, Achmad Siddik, S.AP., MM., mengungkapkan masih terdapat persoalan kepatuhan IPAL di sejumlah fasilitas kesehatan.
Dari 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Bangkalan, menurut Siddik, sebanyak 12 puskesmas masih belum memiliki Persetujuan Teknis (Pertek).
“Dari 22 puskesmas di Bangkalan, ada 12 yang belum memiliki Pertek. Karena itu, seluruh puskesmas perlu menjadi perhatian dan dilakukan peninjauan kembali agar pengelolaan limbahnya sesuai dengan ketentuan,” ungkap Siddik.
Siddik juga menegaskan bahwa DLH terus mendorong instansi maupun pelaku usaha agar tidak menganggap ringan persoalan perizinan lingkungan.
Pengelolaan IPAL, kata dia, bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut potensi dampak terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.
DLH Bangkalan juga melakukan pengawasan melalui pengujian mutu air dan tanah untuk memastikan pengelolaan limbah tidak menimbulkan pencemaran.
Plt Camat Tanah Merah, Luthfi, mengapresiasi inisiatif HMI Cabang Bangkalan dalam mengangkat persoalan lingkungan tersebut.
“Jangan berhenti pada sosialisasi. Kita harus membangun kolaborasi berkelanjutan untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.
Sementara Ketua PCNU Bangkalan, KH. Makki Nasir, menilai gerakan mahasiswa harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mahasiswa harus hadir di tengah persoalan masyarakat, bukan hanya mengkritik, tetapi juga menghadirkan gagasan dan karya,” tuturnya.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian pengawalan isu lingkungan yang telah dilakukan HMI Cabang Bangkalan.
Beberapa bulan sebelumnya, kader-kader HMI disebut telah melakukan peninjauan langsung terhadap IPAL serta berdiskusi dengan praktisi lingkungan. Hasil proses tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah buku yang membahas kesadaran etika dan pengelolaan air limbah.
Buku tersebut kini telah terbit dan direncanakan untuk diluncurkan serta dibedah dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah.
Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (PEJALAN), Syaiful Anam, S.Pd memberikan apresiasi terhadap langkah HMI Cabang Bangkalan yang membawa persoalan IPAL ke ruang diskusi publik sekaligus mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan evaluasi.
Menurut Anam, kegiatan tersebut akan semakin bermakna apabila menghasilkan tindak lanjut yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi HMI Cabang Bangkalan yang tidak hanya mengangkat isu lingkungan melalui diskusi, tetapi juga melakukan peninjauan, berdialog dengan praktisi dan kemudian menuangkannya dalam sebuah karya. Ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa bisa menghasilkan gagasan sekaligus solusi,” ujar Anam.
Anam menilai informasi mengenai masih adanya 12 dari 22 puskesmas yang belum memiliki Pertek harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Jangan sampai sosialisasi ini berhenti sebagai acara seremonial. Setelah ini harus ada tindak lanjut. Puskesmas mana yang belum memenuhi persyaratan harus dipetakan, kemudian diberikan pendampingan dan target penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Menurut Anam, indikator keberhasilan kegiatan tersebut bukan hanya banyaknya pihak yang hadir, melainkan adanya perubahan konkret setelah kegiatan berlangsung.
“Outcome-nya harus bisa dilihat. Misalnya jumlah puskesmas yang memenuhi Pertek bertambah, sistem pengelolaan limbah diperbaiki, dan pengujian kualitas air limbah dilakukan secara berkala,” katanya.
Ia juga menilai pendekatan edukasi dan pembinaan tetap penting dilakukan terlebih dahulu agar fasilitas kesehatan maupun pelaku usaha memahami kewajiban pengelolaan lingkungan.
Namun, ketika ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur, menurut Anam, penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Pemerintah punya kewenangan, DLH memiliki fungsi pengawasan, mahasiswa memiliki energi intelektual dan kontrol sosial, sementara jurnalis dapat ikut mengawal melalui pemberitaan. Semua harus berjalan dalam satu tujuan, yakni memastikan lingkungan Bangkalan tetap terjaga,” jelasnya.
Anam turut memberikan apresiasi khusus kepada HMI Cabang Bangkalan atas keberlanjutan gerakannya dalam isu lingkungan.
“Ini patut diapresiasi. HMI tidak berhenti pada kritik, tetapi melakukan kajian, turun melihat persoalan, berdiskusi dengan praktisi dan menghasilkan buku. Tinggal bagaimana karya dan hasil kajian tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi yang bisa mendorong kebijakan maupun perbaikan di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap peluncuran dan bedah buku yang akan dilakukan HMI nantinya juga menjadi ruang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, mahasiswa, organisasi masyarakat dan masyarakat umum.
“Harapannya, dari forum ini lahir rekomendasi yang konkret dan bisa dikawal bersama. Dengan begitu, sosialisasi hari ini benar-benar memiliki output dan outcome, bukan hanya selesai ketika acara ditutup,” pungkas Anam.
Dengan demikian, dorongan evaluasi terhadap 22 puskesmas di Bangkalan diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kepatuhan pengelolaan IPAL, sekaligus mempertegas kolaborasi antara pemerintah, APH, mahasiswa, jurnalis dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
#KLIKKU.ID Bangkalan.
