Jakarta | klikku.net – Dengan kecolongannya data tentang warga mampu namun mendapatkan bantuan sosial (Bansos), kini Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menekan kepada pihak pemangku daerah hingga ke tingkat perkampungan untuk segera mungkin melakukan pendataan ulang secara tepat sasaran.
Dengan data yang diduga adanya someting Wrong atau data permainan oknum pemerintah, kembali di debatkan.Keterangan tersebut disanggah oleh Abraham Wirotomo selaku Tenaga Ahli Utama KSP, bahwa adanya temuan 31.000 PNS yang mendapatkan bantuan adalah bukan kesalahan pihak pemerintah atau Dinas Sosial. “Kemungkinan itu adalah data lama, maksudnya dulu warga yang belum bekerja sehingga mendapatkan Bansos dan sekarang warga tersebut menjadi PNS namun datanya belum dirumah,” ujarnya, Senin(22/11/2021).
Berbanding terbalik dengan keterangan yang diberikan oleh Trubus Rahardiansyah selaku Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, bahwa dengan adanya temuan 31.000 PNS atau golongan yang setara mendapatkan bansos, memang ada faktor pendataan yang secara di sengaja.
Kesalahan pendataan yang berulang ulang dilakukan, sehingga diduga tidak ada keseriusan pihak pemerintah untuk perbaikan data bagi warga yang betul betul membutuhkan.
“Sebenarnya masalah tersebut sudah diketahui oleh publik dan masyarakat sejak diberlakukan bantuan sosial, dan juga masyarakat yang tergolong warga tidak mampu kerap mempertanyakan kepada pihak ketua kampung mulai RT juga RW dan tingkat Kantor Kelurahan, namun kerap dipersulit dengan protes yang diutarakan oleh warga tidak mampu,” jelasnya.
Masih menurut Trubus Rahardiansyah dengan pendataan warga yang berhak menerima Bansos bisa berubah secara total bilamana dari tingkat ketua rukun tetangga (RT) dan ketua rukun warga (RW) melakukan pendataan yang benar. “Karena ketua kampung lebih mengetahui kondisi perekonomian warganya, dan bila tugas ketua kampung lebih ditekan serta dibantu oleh Dinas Sosial maka dipastikan akan tepat sasaran,” tutupnya.
Caption : Ilustrasi
Reporter : Yanto
