Bangkalan | klikku.net — Carut marut kelangkaan pupuk bersubsidi pada petani di Wilayah Kabupaten Bangkalan hingga kini terus menuai persoalan bahkan dikatakan pupuk bersubsidi di kabupaten tersebut disebut menjadi persoalan menahun khususnya selama dipimpin Puguh Santoso selaku Kepala Dinas Pertanian (Dispertapahorbun, red) selama beberapa tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Abdulrahman Tohir Ketua DPP Lembaga Pakis (Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis) Kabupaten Bangkalan yang mengungkapkan pihaknya mengaku telah mendapat aduan langsung dari petani mengenai adanya dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang diberikan dari wilayah Burneh pada wilayah utara kabupaten setempat.
“Saya didatangi kolompok tani (Poktan) dari wilayah Kecamatan Burneh yang mengeluhkan adanya permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi, dalam sharing pengaduan itu berdasarkan hasil kajian saya menemukan dugaan kenapa banyak kegaduhan, penyebabnya karena setelah kami kaji dan amati secara detail Bangkalan tidak pernah melakukan verifikasi vaktual data real jumlah petani dan luas lahannya dan tidak berupaya untuk mengetahui kepemilikan luas lahannya yang digarap oleh setiap petani, juga kami dapati informasi bahwa para petani saat mau beli pada agen melalui kios pupuk bersubsidi itu tidak diperbolehkan dan diarahkan pada salah satu tokoh tertentu, juga informasi pupuk bersubsidi dari desa di Wilayah Burneh itu diberikan pada wilayah utara yang sempat melakukan protes pada dinas pertanian beberapa waktu yang lalu,” terang Abdulrahman Tohir pada media klikku ini. Kamis (01/12) malam.
Dipihak lain seperti dilansir dari laman detikfinace Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal mengatakan tugas Pupuk Indonesia adalah menyalurkan dan mengawasi pupuk bersubsidi pada Lini I (produsen) sampai ke Lini IV (kios). Adapun sistem digital yang telah diimplementasikan Pupuk Indonesia dalam rangka mendukung pemerintah dalam meningkatkan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi seperti DPCS, hingga Track & Trace, sampai uji coba aplikasi digital penebusan pupuk bersubsidi oleh petani (RMS/Rekan).
“Pupuk Indonesia telah menerapkan digitalisasi distribusi di keempat lini tersebut. Sistem ini meliputi Distribution Planning & Control System (DPCS) hingga Track & Trace kemasan pupuk,” jelas Gusrizal dalam keterangan tertulis, Minggu (27/11/2022).
Sistem digital yang diimplementasikan merupakan bagian dari transformasi Pupuk Indonesia. Diketahui, DPCS (Distribution Planning and Control System) merupakan teknologi berupa sistem terintegrasi yang dipersiapkan untuk mengontrol rantai pasok distribusi pupuk bersubsidi yang optimal dan aman dari pusat produksi sampai dengan lini IV.
“DPCS adalah sistem perencanaan dan monitoring distribusi pupuk bersubsidi dari Lini I (produsen) sampai Lini IV (kios). Sistem ini dapat memantau stok dan pergerakannya secara real time, mulai stok dari pabrik, gudang, pelabuhan hingga ke kios. Sehingga dapat memperketat pengawasan pada lini-lini distribusi yang menjadi tanggung jawab
Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang kerap kali terjadi saat penebusan pupuk dari kios ke petani karena data petani yang kurang akurat, Pupuk Indonesia telah membentuk aplikasi REKAN, yaitu aplikasi digital kios yang salah satu fungsinya adalah untuk memproses penebusan pupuk bersubsidi.
“Pupuk Indonesia sendiri turut memperkecil potensi kecurangan di tingkat kios resmi dengan menerapkan digitalisasi melalui aplikasi REKAN. Pemanfaatan REKAN untuk menebus pupuk bersubsidi baru diuji coba secara efektif di Provinsi Bali. Selanjutnya akan dilakukan di Provinsi Aceh. Jika berjalan dengan baik, akan diduplikasi ke provinsi lainnya secara bertahap,” terang Gusrizal.
Salah Satu keunggulan REKAN adalah aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan data petani dalam e-RDKK milik Kementan, mekanisme pembayaran Kartu Tani milik Himbara, QRIS, dan sejumlah metode pembayaran lainnya.
Untuk itu, Pupuk Indonesia membutuhkan dukungan banyak pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi kios REKAN. Aplikasi tersebut diyakini dapat mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu transparan dan akuntabel.
Dengan digitalisasi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat terekam, karena ada jejak digital. Sehingga mempermudah pengawasan, meningkatkan perencanaan distribusi, hingga memperkuat kemampuan penelusuran jika terjadi penyalahgunaan.
Reporter : Anam
