Pasuruan — Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, menegaskan pentingnya standardisasi dan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang digelar di Hotel Inna Tretes, Pasuruan, Kamis (24/4).
Dalam kegiatan tersebut, Bambang Haryo menyoroti perlunya kemudahan akses perizinan dan sertifikasi, terutama Standar Nasional Indonesia (SNI), bagi UMKM. Ia menyebutkan bahwa peningkatan mutu produk akan berdampak langsung pada daya saing serta kepercayaan pasar terhadap produk lokal.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Mereka harus didampingi, bukan dipersulit,” ujar Bambang. Ia juga menekankan peran Satuan Tugas Perlindungan UMKM yang dibentuk pemerintah untuk menghilangkan hambatan di lapangan, yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian.
Namun, Bambang mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan anggaran BSN yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha. “Saat ini BSN hanya memiliki anggaran sekitar Rp 200 miliar, sementara jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta. Ini sangat tidak seimbang,” ucapnya.
Sebagai perbandingan, ia menyebut negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand yang telah lebih dahulu mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung standardisasi UMKM.
Kasi Humas BSN, Sigit Wijatmiko, mengungkapkan bahwa baru sekitar 30 persen UMKM yang memiliki sertifikasi SNI. Ia menyebut rendahnya kesadaran pelaku usaha dan keterbatasan fasilitas sebagai kendala utama. “Kami mengapresiasi dukungan dari Pak Bambang Haryo. Ini sangat membantu menyebarluaskan pentingnya SNI ke kalangan UMKM,” katanya.
Sementara itu, pelaku UMKM yang hadir menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Koordinator UMKM Sidoarjo, Rahmi Auliya, menyampaikan bahwa informasi yang diperoleh membuka wawasan pelaku usaha tentang proses pengurusan SNI. “Banyak yang mengira SNI mahal dan rumit. Ternyata ada program gratis melalui SNI Bina UMKM. Ini sangat membantu kami,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemajuan sektor UMKM melalui peningkatan kualitas, legalitas, dan perlindungan hukum, guna mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
