Jakarta | klikku.id – Pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja membakar hutan untuk membuka lahan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto soal larangan keras pembakaran hutan akan dijalankan tanpa kompromi.
“Tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” tegas BG melalui siaran pers resmi, Senin (4/8/2025).
BG mengakui kebutuhan lahan untuk usaha memang besar, baik oleh masyarakat maupun korporasi. Namun, metode membakar hutan dinilai tidak bisa dibenarkan karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.
“Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat modern yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Program ini akan diluncurkan bertahap, khususnya di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Pemerintah akan menyiapkan alat berat, teknologi land clearing modern, dan bantuan teknis dari kementerian terkait.
Selain penyediaan alat, pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha mengenai metode pembukaan lahan yang berkelanjutan. Harapannya, praktik pembakaran hutan bisa benar-benar ditinggalkan.
BG juga mengapresiasi kerja Desk Koordinasi Karhutla yang berhasil menekan jumlah kebakaran hutan dan lahan.
“Berkat sinergi BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan elemen terkait lainnya, titik api turun signifikan dibanding 2024,” ungkapnya.
Menurut BG, keberhasilan itu membuktikan koordinasi solid dan respons cepat jadi kunci utama.
“Ini kerja keras semua pihak. Kita akan terus perkuat agar tidak ada lagi ruang bagi pembakaran hutan,” pungkasnya. R3d
