Jakarta | klikku.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh biaya pengobatan akibat kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG), akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui lembaga tersebut. Nilainya tidak main-main, mencapai miliaran rupiah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan orang tua siswa, sekolah, maupun pemerintah daerah tidak akan dibebani sepeser pun.
“Kita punya dana. Ada yang kita ambilkan dari operasional, ada dana kejadian luar biasa. Semua biaya ditanggung BGN,” ujarnya di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9).
Nanik mencontohkan kasus di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Rumah sakit setempat menagih Rp350 juta untuk biaya pengobatan korban keracunan.
“Itu semua sudah kita bayar. Bahkan miliaran rupiah sudah kita siapkan,” tambahnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, BGN langsung menjatuhkan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar operasional.
Hukuman yang dijatuhkan berupa pemberhentian operasional dapur hingga pencopotan kepala SPPG.
“Kami serius menangani hal ini. Begitu ada pelanggaran, langsung kita tutup. Tidak ada kompromi. Kalau sesuai petunjuk teknis, dapur MBG seharusnya higienis dan aman,” tegas Nanik.
BGN juga memberlakukan standar baru: seluruh koki MBG wajib memiliki sertifikat resmi dari lembaga pangan atau asosiasi koki.
“Kalau tidak punya sertifikat, mereka harus ikut pendidikan tiga bulan dan tes dulu. Kalau sudah lulus baru bisa dapat sertifikat,” jelasnya.
Kasus luar biasa (KLB) keracunan MBG di Bandung Barat yang menimpa ribuan siswa menjadi sorotan utama. Dua dapur yang dikelola sebuah yayasan langsung ditutup.
BGN kini bekerja sama dengan kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), BPOM, dan dinas kesehatan untuk investigasi mendalam.
“Satu nyawa sangat berarti bagi kami. Karena itu kami tegas menutup operasional dapur yang bermasalah. Kami tidak main-main,” tandas Nanik. R3D
