Bangkalan | klikku.id– Siang itu Senin (15/12) suasana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan terasa biasa saja. Namun dibalik tumpukan dokumen perencanaan dan peta tata ruang, ada kerja panjang yang pelan-pelan mengubah wajah Bangkalan. Bukan dengan slogan, melainkan lewat kepastian, keterbukaan, dan pelayanan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, Rizal Mardiansyah, ST., MT., menerima Anam dalam agenda Pertemuan sinergitas jurnalis dan birokrat. Obrolan keduanya mengalir santai, namun substansinya menyentuh hulu pembangunan: bagaimana birokrasi memberi ruang agar investasi tumbuh tanpa mengorbankan kepastian dan kepentingan publik.
“Kalau investasi mau masuk, yang paling dibutuhkan itu bukan janji, tapi kepastian,” ucap Rizal dengan nada tenang.
Rizal bercerita, sepanjang tahun ini PUPR Bangkalan menuntaskan pembangunan dan peningkatan 33 ruas jalan kabupaten dengan total panjang sekitar 47 kilometer. Bagi sebagian orang, jalan mungkin sekadar aspal. Namun bagi petani, pelaku usaha, dan calon investor, jalan adalah urat nadi kehidupan ekonomi.
“Jalan yang baik itu bukan hanya memudahkan orang lewat, tapi memudahkan orang berusaha,” katanya.
Konektivitas itu pula yang kini disiapkan untuk mendukung kawasan ketahanan pangan. Jalan penghubung dari lahan produksi hingga ke jalur distribusi dibenahi agar hasil panen tak lagi terhambat di tengah perjalanan.
Dalam ruang kerjanya, peta-peta besar terpampang dalam penuturannya Rizal menunjuk satu per satu kawasan. Ia menjelaskan bahwa PUPR Bangkalan telah menyelesaikan revisi RTRW yang berlaku hingga 2029 dan disiapkan berkelanjutan sampai 2045.
Tidak berhenti di sana, empat RDTR Burnaeh, Kamal, akses Suramadu, dan Labang telah terintegrasi dengan sistem OSS.
“Sekarang investor tidak perlu bolak-balik tanya. Cukup klik OSS, peruntukan ruang sudah langsung kelihatan,” ujarnya.
Bagi Rizal, RDTR bukan sekadar dokumen teknis, melainkan cara negara hadir memberi kepastian. Jika dulu orang ragu membangun karena takut salah zonasi, kini keraguan itu dipangkas oleh sistem yang terbuka.
Cerita berlanjut ke sektor sumber daya air. Hampir 15 tahun data daerah irigasi di Bangkalan belum diperbarui. Rizal mengakui itu sebagai pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.
“Kami mulai memetakan ulang daerah irigasi yang betul-betul punya potensi sumber air. Yang layak, kita dorong untuk dibangun jaringan irigasinya,” jelasnya.
Langkah ini bukan semata soal teknis, tetapi soal keberpihakan. Ketika air sampai ke sawah, ketahanan pangan terjaga, dan investasi di sektor pertanian pun menemukan pijakan yang kuat.
Menjelang akhir perbincangan, Rizal menyampaikan satu hal yang ia tekankan berulang kali: pelayanan informasi tata ruang di PUPR Bangkalan tidak dipungut biaya.
“Siapa pun, mau investor, warga, atau anak muda yang ingin tahu peruntukan lahan, silakan datang. Kami terbuka,” katanya.
Ditengah citra birokrasi yang kerap dianggap berjarak, Rizal memilih jalan sebaliknya: mendekatkan pelayanan, menyederhanakan prosedur, dan membuka ruang dialog.
Dibalik meja PUPR Bangkalan, pembangunan tidak hanya dirancang di atas kertas. Ia dirawat dengan kepastian, dijaga dengan integritas, dan ditumbuhkan dengan harapan agar Bangkalan tidak sekadar berkembang, tetapi benar-benar melangkah menjadi wilayah yang maju.
(Anam)
