SURABAYA | klikku.id – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara demokrasi dan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara.
Menurutnya, demokrasi yang tidak dibatasi hukum berpotensi berubah menjadi kekacauan, sedangkan hukum tanpa demokrasi dapat melahirkan pemerintahan otoriter.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara utama dalam kuliah umum bertajuk “Kebangsaan dan Supremasi Hukum: Pilar Utama Membangun Indonesia yang Berkeadilan” di Universitas Dr. Soetomo, Sabtu (16/5/2026).
Dalam forum yang diikuti ratusan mahasiswa dan akademisi tersebut, Mahfud menilai Indonesia memiliki modal besar berupa keberagaman yang dipersatukan dalam semangat kebangsaan.
“Karena itu, wawasan nusantara harus terus dijaga agar tidak mudah terpecah oleh konflik identitas maupun kepentingan politik sesaat. Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna, tetapi hingga kini masih menjadi pilihan terbaik. Namun demokrasi tetap harus dikawal hukum agar tidak berubah menjadi anarkis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep negara hukum atau nomokrasi menjadi fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip itu, kata dia, sudah ditegaskan dalam UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum secara beriringan.
Ia juga menyoroti pentingnya pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, distribusi kekuasaan secara vertikal maupun horizontal diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu pihak.
“Konstitusi harus menjadi pagar agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor hukum dan keadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Dr. Soetomo, Siti Marwiyah, menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi muda yang kritis sekaligus memiliki kesadaran hukum dan nilai kebangsaan.
“Kampus bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun integritas dan kepedulian terhadap keadilan sosial,” pungkasnya. AM@n
