Bangkalan | klikku.id — Minimnya sinergitas antar pejabat pemangku kebijakan di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, kembali menjadi sorotan publik.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GARABS menilai, kondisi tersebut dapat menjadi penghambat dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah secara menyeluruh.
Wakil Ketua LSM GARABS, Hasan, menegaskan pentingnya harmonisasi lintas sektor dan lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
Ia menyatakan bahwa sudah saatnya semua elemen pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip good governance secara nyata, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan teknis.
“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi antar pejabat. Sudah tidak zamannya lagi menjalankan program secara sektoral tanpa pelibatan lintas sektor, terlebih di wilayah seperti Tanah Merah yang masih menghadapi berbagai tantangan di bidang pendidikan, infrastruktur dasar, dan layanan publik lainnya,” tegas Hasan, Minggu (06/07).
Menurut Hasan, LSM GARABS menaruh perhatian besar terhadap tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong keterbukaan informasi, sinkronisasi kegiatan antarlembaga, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan.
Ia menambahkan bahwa penguatan prinsip good governance menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pemerintah.
“Jangan sampai publik menilai pejabat hanya sibuk membangun citra pribadi, tapi melupakan esensi utama, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari komitmennya, LSM GARABS akan segera menyusun catatan kebijakan (policy brief) berisi temuan dan rekomendasi teknis di lapangan, yang akan disampaikan langsung kepada para pemangku kepentingan, baik di level kecamatan maupun kabupaten.
(Anam)
