Surabaya | klikku.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadapi tantangan serius setelah dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 dipastikan berkurang hingga Rp730 miliar.
Namun Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, pembangunan kota tetap berjalan dengan strategi pembiayaan baru yang disebutnya sebagai bentuk inovasi.
“Karena transfer dari pusat berkurang Rp730 miliar, kami harus mencari cara lain. Skema pembiayaan yang kami siapkan ini adalah inovasi agar pembangunan tidak terhambat,” ujar Eri, Senin (6/10).
Menurutnya, percepatan pembangunan di tahun 2026 justru akan lebih efisien dibandingkan dilakukan bertahap hingga 2029. Berdasarkan hitungan Pemkot, pengerjaan lebih awal bisa menghemat sekitar Rp50 miliar.
“Kalau kami cicil sampai 2029 biayanya lebih besar. Dikerjakan langsung tahun 2026 jauh lebih hemat,” paparnya.
Selain efisiensi, Eri menyebut pembangunan infrastruktur juga akan berdampak positif terhadap kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Wilayah seperti Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip disebut berpotensi mengalami lonjakan nilai tanah setelah proyek jalan rampung.
“Kalau jalan di wilayah itu selesai 2026, maka tahun 2028 NJOP bisa naik hingga Rp500 miliar,” terangnya.
Untuk menutup kekurangan anggaran, Pemkot juga menyiapkan strategi lain melalui optimalisasi aset daerah. Beberapa aset akan disewakan agar memberikan tambahan pendapatan.
“Aset kami bagi dua, ada yang digunakan untuk padat karya dan kepentingan masyarakat, tapi sebagian juga kami sewakan agar ada pemasukan. Nilai Rp730 miliar itu tidak kecil,” kata Eri.
Sementara dari sektor pajak, Pemkot menilai penerimaan dari opsen pajak belum signifikan meski persentasenya meningkat di atas kertas.
“Secara aturan memang kami dapat 66 persen, tapi realisasinya hanya sekitar 35 persen. Kenaikannya cuma Rp200 miliar dari tahun lalu. Jadi, tetap harus ditutup dengan inovasi lain,” jelasnya.
Dengan skema itu, Pemkot memperkirakan pendapatan tahun 2026 akan turun hampir Rp1 triliun. Meski demikian, Eri memastikan program prioritas seperti pendidikan dan beasiswa tidak akan dikurangi.
“Anggaran pendidikan tetap jalan. Program beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya tetap kami berikan, terutama untuk keluarga miskin dan pra-miskin. Satu rumah minimal satu anak kami bantu kuliah sampai lulus,” tegasnya.
Ia juga memastikan, dengan kolaborasi bersama sekolah swasta, tidak ada lagi pungutan tambahan bagi siswa penerima bantuan pendidikan daerah (BOPDA) dan bantuan nasional (BOSNAS).
“Harapan kami, anak-anak Surabaya bisa sekolah tanpa beban biaya, baik di negeri maupun di swasta,” tandasnya. In.Joe.nesia