SURABAYA | klikku.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya memperluas akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat menghadiri puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan FinExpo 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Atrium Tunjungan Plaza, Surabaya, Jumat (24/10).
Menurut Khofifah, inklusi keuangan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong semakin mengenal produk keuangan yang aman, terpercaya, dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Data nasional 2025 mencatat tingkat literasi keuangan sudah mencapai 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan 80,51 persen. Peningkatan itu dinilai sebagai bukti meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan layanan keuangan formal secara aktif dan bertanggung jawab.
Meski capaian inklusi di Jatim tergolong tinggi, Khofifah menilai literasi masyarakat masih perlu diperkuat.
“Pertumbuhan ekonomi baru bermakna jika manfaatnya dirasakan semua lapisan masyarakat. Karena itu, edukasi dan diseminasi informasi harus terus diperluas,” katanya.
Pemprov Jatim, lanjutnya, terus bersinergi dengan OJK dan pelaku industri jasa keuangan dalam mempercepat transformasi digital.
Program digitalisasi perbankan, transaksi nontunai, hingga aplikasi pencatatan usaha diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat.
“Sinergi ini bukan hanya memperkuat fondasi ekonomi daerah, tapi juga membuktikan inklusi keuangan bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Khofifah juga menegaskan posisi strategis Jatim sebagai Center of Gravity ekonomi nasional dengan visi besar “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”.
Dengan 8.494 desa dan kelurahan serta 21 rute dari 39 tol laut nasional yang berpusat di Tanjung Perak, Jatim disebut siap menjadi pusat perdagangan dan logistik kawasan timur Indonesia.
“Gerbang Baru Nusantara menunjukkan kesiapan Jatim membangun konektivitas kenusantaraan yang kuat,” tandasnya.
Dengan PDRB mencapai Rp849,30 triliun dan kontribusi 14,44 persen terhadap ekonomi nasional, Jatim kini menjadi lokomotif ekonomi terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, kolaborasi antara OJK dan Pemprov Jatim menjadi bukti nyata sinergi pemerintah dan regulator.
“Jawa Timur sangat terintegrasi dengan perekonomian kawasan tengah dan timur Indonesia. Inilah motor penggerak ekonomi nasional,” ujarnya. @Man