Bangkalan | klikku.id – Puluhan lapak sederhana yang berjejer di berbagai titik di Kota Bangkalan bukan sekadar etalase jualan. Di balik kompor yang menyala, meja lipat, dan tenda seadanya itu, terdapat denyut ekonomi yang menghidupi ratusan keluarga. Hal ini disampaikan oleh Muhlis Suryani S.Sos, selaku Pembina Laskar Pedagang Kaki Lima Kota Bangkalan.
Menurut Muchlis, terdapat sekitar 800 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang aktif berjualan di kawasan kota. Mereka tersebar dalam 10 titik dan masing-masing memiliki struktur kepengurusan yang rapi. Setiap cabang memiliki sekitar 10 pengurus. Pola organisasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas PKL bukanlah hal yang berjalan tanpa arah atau tanpa manajemen.
“Mereka ini bukan sekadar pedagang kaki lima. Mereka pelaku, penggerak, dan solusi ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Satu orang PKL bahkan bisa punya lima sampai sepuluh karyawan. Itu artinya, lapangan pekerjaan tercipta di sana,” ujar Muchlis.
Ia menegaskan, peran PKL selama ini sering disalahpahami. PKL kerap dianggap sebagai masalah tata ruang dan ketertiban kota. Padahal, jika ditarik lebih dalam, sektor ini justru menjadi salah satu sumber perputaran uang yang cukup besar di masyarakat.
“Rata-rata mereka kulakan mulai dari Rp100 ribu sampai Rp2,5 juta setiap hari. Hitung saja 800 PKL dikali nilai kulakan itu. Perputaran uangnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per hari. Itu nyata dan langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Muchlis mencontohkan aktivitas akhir pekan. Menjelang malam Minggu yang bertepatan dengan Car Free Day (CFD), para PKL sudah mulai kulakan sejak Sabtu sore. Bahan-bahan sudah disiapkan, stok habis dibeli, dan semuanya terdistribusi dari pasar tradisional hingga pedagang pemasok lokal.
“Di situ terlihat jelas rantai ekonomi berjalan. PKL bukan sekadar menjual. Mereka menyambung rezeki banyak pihak,” tambahnya.
Sebagai pembina, Muchlis menyebut perannya bukan sekadar mengorganisir, tetapi juga melakukan pendampingan berstruktur. Ia menyebut proses ini sebagai advokasi pemberdayaan kelompok yang selama ini sulit mengakses ruang kebijakan.
“Kami ini pemberdayaan kelompok-kelompok yang lemah, yang tidak punya akses terhadap pengambilan kebijakan. Jadi kerja kami bukan hanya menjaga agar mereka tertib, tapi juga memastikan suara mereka terdengar,” tuturnya.
Muchlis menegaskan bahwa PKL seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Kalau dilihat dari aktivitas ekonominya, mereka sebenarnya UMKM. Bukan sekadar PKL,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat memiliki perspektif yang lebih terbuka, tidak hanya melihat PKL dari kaca mata estetika kota atau penertiban ruang publik, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap ekonomi masyarakat kecil.
“Kalau PKL diberi ruang yang layak, dibina, dan diberdayakan, maka yang bergerak bukan hanya ekonomi mereka saja, tetapi ekonomi Bangkalan secara keseluruhan,” tutup Muchlis.
(Anam)
