Jakarta | KLIKKU.ID — Penguatan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan iklim persaingan usaha di Indonesia berjalan sehat, adil, dan berkelanjutan.
Dukungan terhadap penguatan anggaran KPPU tersebut disampaikan Rizal Yulianto, Wakil Sekretaris Jenderal Ekonomi Pembangunan PB HMI, menyusul dukungan Komisi VI DPR RI terhadap penguatan anggaran KPPU untuk Tahun Anggaran 2027.
Menurut Rizal, peningkatan kapasitas KPPU perlu berjalan seiring dengan semakin kompleksnya dinamika perekonomian nasional serta tantangan persaingan usaha yang terus berkembang.
“KPPU tidak boleh hanya hadir ketika terjadi persoalan persaingan usaha. KPPU harus memiliki kapasitas yang kuat untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, sekaligus memastikan kebijakan ekonomi berjalan dalam koridor persaingan yang sehat,” ujar Rizal.
Dalam konteks tersebut, pagu anggaran KPPU TA 2027 sebesar Rp148,264 miliar diharapkan dapat diarahkan untuk memperkuat fungsi utama lembaga, terutama dalam pengawasan persaingan usaha dan kemitraan.
Rizal menilai penguatan fungsi tersebut penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang memberikan ruang yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi, baik perusahaan besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi penting pembangunan ekonomi. Jangan sampai pasar hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha sehingga menghambat inovasi, investasi, UMKM, dan pada akhirnya merugikan konsumen,” tegasnya.
Ia juga menilai penguatan KPPU memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan ekonomi nasional. KPPU, kata Rizal, membutuhkan dukungan sumber daya manusia, teknologi, serta kemampuan analisis yang memadai untuk menghadapi berbagai persoalan persaingan usaha.
Di antaranya praktik monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, hingga persoalan kemitraan yang dapat muncul di berbagai sektor strategis perekonomian.
Namun demikian, PB HMI menekankan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan kinerja kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dinilai menjadi bagian penting agar dukungan anggaran negara benar-benar menghasilkan dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha.
PB HMI berharap penguatan anggaran KPPU tidak berhenti pada penambahan alokasi dalam APBN, tetapi mampu diterjemahkan menjadi peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha.
“Kami berharap penguatan anggaran KPPU bukan sekadar penambahan angka dalam APBN, tetapi menjadi investasi negara untuk membangun pasar yang sehat, melindungi kepentingan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tutup Rizal Yulianto.
#Anam KLIKKU.ID
