BANGKALAN | klikku.id – Polemik kualitas Beras Bantuan Pangan (Bapang) yang sempat ditemukan di sejumlah desa di Kecamatan Tanah Merah terus mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, kritik datang dari Ketua Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB), Taufik Hidayat.
Menurut Taufik, temuan beras bantuan yang dinilai tidak layak konsumsi dan telah sampai ke tingkat desa menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi bantuan pangan di Kabupaten Bangkalan.
“Saya menyarankan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Gudang Bulog Bangkalan atau melakukan rolling jabatan. Karena persoalan ini tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi ditemukan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Tanah Merah,” ujar Taufik.
Ia menilai kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa karena menyangkut hak masyarakat penerima bantuan pangan.
Selain itu, Taufik juga mengusulkan adanya perubahan sistem pengemasan beras bantuan pangan agar lebih transparan dan mudah diawasi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Kami mengusulkan agar kemasan beras bantuan dibuat transparan sehingga kualitas beras dapat langsung terlihat sebelum diterima masyarakat. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih mudah dilakukan sejak awal,” katanya.
Taufik juga meminta agar jadwal distribusi bantuan pangan tidak lagi dilakukan secara rapelan sehingga proses pengawasan dapat berjalan lebih maksimal.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak mungkin dapat mengawasi seluruh distribusi secara detail apabila volume penyaluran dilakukan dalam jumlah besar dan waktu yang bersamaan.
“Distribusi sebaiknya tidak dirapel. Pengawasan akan lebih efektif jika dilakukan secara bertahap dan kualitas beras bisa diperiksa lebih teliti sebelum diterima masyarakat,” tegasnya.
Sorotan FKPB tersebut muncul setelah Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (P2KP) Kabupaten Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, melakukan pemeriksaan langsung ke Gudang Bulog Bangkalan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait kualitas bantuan pangan.
Dalam pertemuan di kantornya, Karyadinata menunjukkan dua jenis beras yang berbeda, yakni beras yang telah tersalurkan ke desa dan beras medium yang sebelumnya dijadikan sampel.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Karyadinata mengakui adanya perbedaan kualitas antara sampel yang diperlihatkan sebelumnya dengan sebagian beras yang ditemukan dalam proses distribusi di lapangan.
“Memang ada perbedaan antara sampel yang diperlihatkan dengan sebagian beras yang ditemukan dalam distribusi. Ini menjadi bahan evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ungkapnya.
Karyadinata juga mengakui bahwa pihaknya kecolongan terhadap kualitas beras yang ternyata berbeda dengan sampel yang sebelumnya diperiksa.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat bersama Bulog dengan menunda distribusi beras yang dinilai kurang layak serta menarik kembali beras yang menjadi keluhan masyarakat.
Selain membahas persoalan kualitas bantuan pangan, Karyadinata mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini juga telah mendorong Bulog untuk meningkatkan serapan gabah dan beras lokal dari petani Bangkalan.
Menurutnya, kapasitas produksi gabah dan beras lokal di Kabupaten Bangkalan dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan Bulog sehingga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani daerah.
“Kami juga telah merekomendasikan agar Bulog lebih banyak menyerap gabah dan beras lokal Bangkalan. Selain membantu ketahanan pangan, langkah ini juga dapat meningkatkan daya beli hasil panen petani lokal,” jelasnya.
FKPB berharap polemik kualitas bantuan pangan yang terjadi saat ini menjadi momentum perbaikan sistem distribusi, pengawasan, serta tata kelola bantuan pangan di Kabupaten Bangkalan agar masyarakat benar-benar menerima bantuan yang sesuai standar mutu dan layak konsumsi.
Sementara itu, Bulog Bangkalan sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk menarik dan mengganti beras yang dikeluhkan masyarakat dengan stok baru yang memenuhi standar kualitas sebelum disalurkan kembali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Reporter :#Anam
